Teaching Areas
- KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
Employment history
- DOSEN FH UNDIP 1999 – SEKARANG
- DOSEN AKPO RI 2017 – SEKARANG
Collaboration Experience with Industry (last 5 years)
- –
Patent or Copyright
- –
Membership in the Expert Organization Forum
- PERHIMPUNAN DOSEN ILMU HUKUM PIDANA (DIHPA)
Academic Profiles
Educational Background
- S1 FH UNDIP LULUS 1995
- S2 MIH UNDIP LULUS 1998
- S3 PDIH UNDIP LULUS 2015
Research
- DELIK ZINA : UNSUR SUBSTANSIAL DAN PENYELESAIANNYA DALAM MASYARAKAT ADAT MADURA
- Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap Sebagai Strategi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Korporasi BUMD Di Jawa Tengah – 2022
- KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DALAM PERATURAN DAERAH TANGERANG DAN SEMARANG BERBASIS KULTUR DAERAH (2019)
- Persepsi Masyarakat Adat Bali Terhadap Ketentuan Delik Adat Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (2024)
- Persepsi Masyarakat Adat Lombok Terhadap Ketentuan Delik Adat Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (2025)
- Persepsi Masyarakat Tentang Politik Hukum Pidana Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi (2023)
- Anti Corruption Management System Sebagai Strategi Non Penal Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Korporasi ( 2021)
- Penyelenggaraan Sanksi Pidana Adat Dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup Masyarakat Baduy Luar (Konteks Kebijakan Pembaharuan Hukum Lingkungan Hidup) (2020)
Community Service
- Pembentukan Generasi Muda Sadar Hukum Malalui Peningkatan Pemahaman Siswa SMAN 2 Pemalang Tentang Tindak Pidana Narkotika (24 Okt 2022)
- Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Di Dunia Maya (Sosialisasi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No,11 Tahun 2008 Tentang ITE) (2022)
- Suap Pada Tindak Pidana Korupsi, Aspek Hukum Pidana dan Penanggulangannya Dalam UU No. 31 Th 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( 2023)
- Penyamaan Persepsi Antara APIP dan APH Dalam Penyalagunaan Kewenangan Yang Merugikan Keuangan Negara Oleh Aparat Birokrasi Dalam UU No. 30 Tahun 2024 Tentang Administrasi Pemerintahan (2023)
- Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (2024)
- Suap Pada Tindak Pidana Korupsi, Aspek Hukum Pidana Dalam UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2024)
- Aspek hukum Pidana Dalam Penggunaan Media Sosial Dalam Perspektif UU Informasi dan Transaksi Elektronik (2025)
- Sosialisasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2025)
Article
- A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View from the Indigenous Peoples’ Practices (Sri Wijaya Law Review)
- DELIK ZINA : UNSUR SUBSTANSIAL DAN PENYELESAIANNYA DALAM MASYARAKAT ADAT MADURA _Umi Rozah dan Erlyn Indarti, Masalah-Masalah Hukum,https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.366-375
- Problems of Law Enforcement in Realizing The Principle of Equality Before The Law in Indonesia_Problems of Law Enforcement in Realizing The Principle of Equality Before The Law in Indonesia_Problems of Law Enforcement in Realizing The Principle of Equality Before The Law in Indonesia_Law Reform : Juranal Pembaharuan Hukum_https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.47477
- Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi_Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 5, no. 3, pp. 411-432, Oct. 2023_ https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.411-432
- Penal Policy Analysis of The Formulation of Customary Law in The 2023 KUHP _Indonesian Journal of Criminal Law Studies 10 (1): 83-114_https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19939.
- PROBLEMATIKA PENERAPAN LOGIKA POSITIVISTIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TUNTUTAN KEADILAN SUBSTANTIF _Masalah-Masalah Hukum, vol. 43, no. 1, pp. 140-148, Jan. 2014_https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.140-148
- Environmental Maintenance Through Application of Adat Criminal Sanction On Baduy Community_Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, 2021
- Contribution in Baduy Culture to Criminal Justice System Reforms _The First International Conference on Islamic Development Studies 2019